RUMAH KU BERBAGI - Inilah kunci jawaban soal tes tertulis PPS Pemilu 2024 part 3 terlengkap dan terpercaya tahun 2022.
Kunci jawaban soal tes tertulis PPS Pemilu 2024 ini kami berikan untuk bapak dan ibu sebagai bahan referensi menjelang pelaksanaan seleksi tahap pertama.
Dalam kunci jawaban soal tes tertulis PPS Pemilu 2024 tersebut terdapat sebanyak 30 butir pertanyaan Pilihan Ganda.
Ke tiga puluh soal tes tertulis PPS Pemilu 2024 ini merupakan part ke 3 atau bagian ke tiga setelah sebelumnya kami mengulas 3 butir pada part ke 1 dan 2.
Agar bapa ibu tidak penasaran dengan sal tes tertulis PPS Pemilu 2024 yang akan kami berikan seperti apa, mari simak ulasannya pada artikel ini.
Dilansir rumahkuberbagi.com dari berbagai sumber pada Rabu 28 Desember 2022, berikut ini kunci jawaban soal tes tertulis PPS Pemilu 2024 yang dapat kami ulas.
1. Berapa jumlah anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di setiap desa atau nama lain/kelurahan ?
a. Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang
b. Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
c. Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
d. Hanya 1 (satu) orang.
e. 3 (tiga) orang.
Jawaban : D
2. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ada lembaga baru yaitu DKPP, apa kepanjangan nama dari DKPP?
a. Dewan Komite Pengawasan Pemilu
b. Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu
c. Dewan Komite Penyelenggara Pemilu
d. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu
e. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Jawaban : E
1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat hal- hal berikut, kecuali ....
a. Nama dan alamat pelapor
b. Pihak terlapor
c. Waktu dan tempat kejadian perkara
d. Uraian kejadian
e. Saksi-saksi kunci
Jawaban : A
2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan lembagapengawasan Pemilu yang bersifat ….
a. Permanen
b. Ad hoc
c. Tetap
d. Tahunan
e. Ad interim
Jawaban : C
3. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa?
a. Bawaslu
b. DKPP
c. Menteri Dalam Negeri
d. Menkopolhukam
e. Sekretaris Jenderal KPU
Jawaban : E
1. Dalam melaksanakan tugasnya KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotabertanggung jawab kepada...
a. Rapat pleno
b. Rapat Paripurna DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
c. Presiden
d. Menteri Dalam Negeri
e. Stakeholder
Jawaban : A
2. Dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, penyusunan dan penetapan pedoman tahapan pemilu dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan …..
a. DPR
b. Pemerintah
c. DKPP
d. Bawaslu
e. Jawaban a dan b benar
Jawaban : E
4. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Siapa?
a. KPU setingkat di atasnya.
b. DKPP.
c. Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
d. Gubernur atau Bupati/Walikota
e. Pimpinan DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
Jawaban : A
3. Panwaslu Desa/Kelurahan dibentuk oleh …..
a. Bawaslu
b. Bawaslu Provinsi
c. Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Panwaslu Kecamatan
e. Kepala Desa/Lurah
Jawaban : C
4. Untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kotaharus berpendidikan paling rendah...
a. SMA atau sederajat
b. DIII/DIV
c. S1
d. S2
e. S3
Jawaban : A
3. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...
a. Distrik berwakil banyak
b. Proporsional terbuka
c. First past the post
d. Suara terbanyak
e. Proporsional
Jawaban: A
4. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?
a. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
b. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
c. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
d. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
e. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan
Jawaban: A'
5. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh...
a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU Kabupaten/Kota
e. KPU Provinsi
Jawaban : D
6. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepadaDPR dibentuk oleh …..
a. DKPP
b. Menteri Dalam Negeri
c. Presiden
d. Bawaslu
e. Jawaban a dan d benar
Jawaban : C
5. Siapa ketua DKPP pertama?
a. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie., SH.
b. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., SH., M.Hum.
c. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra., SH., MS.
d. Prof. Dr. Ramlan Surbakti.
e. Prof. Dr. Hafiz Azhary
Jawaban : A
6. Tugas DKPP meliputi dibawah ini, pilih jawaban paling tepat.
a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu.
b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu.
c. menetapkan putusan.
d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
e. Jawaban a, b, c dan d semua benar.
Jawaban : E
7. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas TPSmerupakan tugas dari..
a. KPPS
b. PPK
c. KPU Kabupaten/Kota
d. Panwaslu Kecamatan
e. Semua jawaban salah
Jawaban : A
8. Anggota KPPSLN paling sedikit.... orang dan paling banyak....orang
a. 3 dan 5
b. 3 dan 6
c. 3 dan 7
d. 4 dan 7
e. 5 dan 7
Jawaban : C
5. Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat ….
a. Permanen
b. Ad hoc
c. Tetap
d. Tahunan
e. Ad interim
Jawaban : B
6. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota, kecuali ….
a. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu
b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
c. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
e. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang mengandung unsur pidana
Jawaban : E
9. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR berjumlah …..
a. 10 orang
b. 11 orang
c. 12 orang
d. 13 orang
e. 15 orang
Jawaban : B
10. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN, kecuali …..
a. Warga Negara Indonesia
b. Tidak menjadi anggota partai politik
c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
d. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN
e. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
Jawaban : C
3. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa?
a. Bawaslu
b. DKPP
c. Menteri Dalam Negeri
d. Menkopolhukam
e. Sekretaris Jenderal KPU
Jawaban : E
4. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Siapa?
a. KPU setingkat di atasnya.
b. DKPP.
c. Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
d. Gubernur atau Bupati/Walikota
e. Pimpinan DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
Jawaban : A
7. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :
a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Jawaban: E
8. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh….
a. UU No. 22 Tahun 2007
b. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
c. PP 6 Tahun 2005
d. UU No. 32 Tahun 2004
e. UU No. 21 Tahun 2007
Jawaban: B
1. Berapa jumlah anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di setiap desa atau nama lain/kelurahan ?
a. Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang
b. Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
c. Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
d. Hanya 1 (satu) orang.
e. 3 (tiga) orang.
Jawaban : D
2. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ada lembaga baru yaitu DKPP, apa kepanjangan nama dari DKPP?
a. Dewan Komite Pengawasan Pemilu
b. Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu
c. Dewan Komite Penyelenggara Pemilu
d. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu
e. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Jawaban : E
9. Seluruh tahapan Pemilu merupakan obyek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan...
a. Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang
b. Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran
c. Melakukan kampanye pada waktu yang salah
d. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas
e. Mengubah hasil penghitungan suara.
Jawaban : E
10. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…
a. DPRD
b. Rapat Pleno
c. KPU Pusat
d. Gubernur
e. Walikota
Jawaban: B
